Rp 50 Triliun Diperlukan untuk Aliri Listrik ke Ribuan Lokasi Gelap di Indonesia
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa diperlukan anggaran sebesar Rp 50,01 triliun untuk menghadirkan akses listrik ke 10.068 desa yang hingga kini belum tersambung ke jaringan PLN.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu, menjelaskan bahwa sebagian besar dana, yakni Rp 42,26 triliun, akan dialokasikan untuk program listrik pedesaan. Program ini menjadi fokus utama dalam mendorong pemerataan akses energi di seluruh pelosok negeri.
Tak hanya itu, terdapat 420 lokasi yang saat ini hanya mendapat layanan listrik kurang dari 24 jam per hari. Untuk meningkatkan durasi layanan menjadi 24 jam penuh, pemerintah membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 5,5 triliun.
Sementara itu, program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang ditujukan bagi masyarakat tidak mampu juga masuk dalam rencana penganggaran, dengan kebutuhan dana mencapai Rp 2,25 triliun.
10.068 Lokasi Masih Gelap, Fokus ke Wilayah Timur
Dalam rapat dengar pendapat bersama DPR pada Senin (30/6/2025), Jisman menuturkan bahwa skema pendanaan tersebut dapat direalisasikan dengan estimasi Rp 9 triliun per tahun selama masa jabatan kabinet saat ini, dengan catatan efisiensi yang optimal.
Saat ini, tercatat masih ada 10.068 lokasi—mencakup sekitar 1,28 juta rumah tangga—yang belum menikmati layanan listrik dari PLN. Sebagian besar lokasi berada di wilayah timur Indonesia:
- Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara: 5.555 lokasi
- Kalimantan: 1.099 lokasi
- Sulawesi: 799 lokasi
- Sumatera: 985 lokasi
- Jawa: 1.630 lokasi
“Hanya Jakarta dan Bali yang sudah 100 persen menikmati akses listrik dari PLN,” ujar Jisman.
Dari LTSHE ke Akses Listrik Berkelanjutan
Sebelumnya, pemerintah sempat menjalankan program pra-elektrifikasi dengan mendistribusikan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE). Namun, program ini kini dihentikan karena perangkatnya sudah melewati masa pakai dan masa garansi tiga tahun.
Pemerintah kini memfokuskan upaya agar seluruh rumah tangga yang belum berlistrik bisa menjadi pelanggan resmi PLN, dengan akses yang berkelanjutan dan tersubsidi.
Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan komitmennya bahwa seluruh desa di Indonesia harus menikmati akses listrik dalam waktu empat tahun ke depan. Program elektrifikasi ini diharapkan dapat membuka peluang baru dalam pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat desa.
