Listrik Murah, Negara Tekor: Subsidi Bengkak Jadi Rp 90 Triliun. Pemerintah mencatat anggaran subsidi listrik pada tahun 2025 membengkak hingga Rp 90 triliun, jauh di atas proyeksi awal. Kenaikan ini dipicu oleh lonjakan harga energi global, meningkatnya konsumsi listrik nasional, serta keputusan pemerintah untuk menahan tarif listrik demi menjaga daya beli masyarakat.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, menyampaikan bahwa langkah mempertahankan tarif listrik bagi pelanggan subsidi merupakan bagian dari upaya melindungi masyarakat dari tekanan inflasi. Namun, konsekuensinya adalah beban subsidi yang terus membesar.
“Subsidi listrik adalah bentuk kehadiran negara, tetapi kita juga harus berpikir jangka panjang agar tidak terus-menerus mengandalkan skema seperti ini,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (1/7/2025).
Desakan Percepat Transisi Energi
Melihat tren subsidi yang kian membengkak, sejumlah ekonom mendorong pemerintah untuk lebih serius dan agresif dalam mempercepat transisi energi dari fosil ke energi terbarukan. Mereka menilai ketergantungan terhadap energi berbasis bahan bakar fosil sudah tidak ekonomis dan berisiko tinggi terhadap anggaran negara.
“Subsidi Rp 90 triliun bukan angka kecil. Ini bisa dialihkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur energi bersih seperti PLTS, PLTB, dan jaringan transmisi hijau,” kata Arief Rachman, Ekonom Energi dari INDEF.
Menurutnya, investasi pada energi terbarukan tidak hanya menekan beban subsidi, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan memperkuat ketahanan energi nasional.
Tantangan dan Harapan
Meski demikian, upaya transisi energi di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan teknologi, kebutuhan investasi besar, hingga resistensi di daerah terpencil yang belum memiliki akses listrik layak.
“Pemerintah perlu menyusun roadmap yang lebih jelas, melibatkan sektor swasta, serta memperkuat edukasi publik. Transisi energi tidak bisa setengah hati,” lanjut Arief.
Di sisi lain, sejumlah program pemerintah seperti PLTS Atap, pembangunan Pembangkit Energi Baru dan Terbarukan (EBT), serta insentif kendaraan listrik sudah mulai berjalan, meski dinilai belum cukup masif untuk menjawab tantangan energi masa depan.
